Melalu Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemkab menelusuri kebenaran kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan, serta pendalaman dengan menginterview perangkat desa.
Selain itu, menurut Kabag Pemdes, Agoes Mamoen, pihaknya juga sudah memanggil yang bersangkutan (oknum kades) untuk dimintai keterangan. Pendalam kasus ini, tak lain untuk memenuhi prasyarat pemecatan oknum kades tersebut, sesuai dengan yang diminta warga melalui BPD.
"Kalau keterangan yang disampaikan dia, memang mengakui perbuatannya itu, tapi dia berdalih terpaksa mengaku kepada BPD dan masyarakat untuk mendapat perdamaian dengan korban," katanya belum lama ini.
Dari rangkaian proses yang telah dilakukan, menurut Agoes masih ada beberapa hal yang dianggap kurang untuk menjadi dasar pemecatan, diantaranya rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat.
Artinya BPD harus kembali melakukan rapat di tingkat desa bersama tokoh masyarakat, dan harus ada hitam di atas putih dalam bentuk rekomendasi dari tokoh masyarakat, yang meminta oknum kades tersebut dipecat. "Itu saja, kalau sudah ada prosesnya bisa berlanjut," terangnya.
Tidak ada komentar: